ketua mahkamah konstitusi akil mochtar menyatakan benar menteri dan berkembang dibuat calon anggota legislatif (caleg) tak perlu mundur dari jabatannya.
menteri itu jabatan publik, bukan jabatan politik dan ditekuni dengan pemilu, maka tak harus mundur, kata akil, pada jakarta, kamis.
menurut dia, jabatan menteri bukan dijalani dengan pemilihan umum semisal kepala daerah yang mesti mundur lagi bila ingin tambah besar untuk calon legislatif.
jabatan menteri tergantung presiden, maka tidak mesti berhenti. presiden dapat memberhentikan menteri kapan saja, katanya.
Informasi Lainnya:
hal ini berbeda saat benar kepala daerah ingin tambah besar untuk ccaleg. betul kepala daerah yang ingin berkembang dibuat calon legislatif mesti mundur terlebih dahulu dari jabatannya sebab kepala daerah adalah jabatan umum dan dijalani segera oleh rakyat.
jabatan kepala daerah itu jabatan tunggal, domainnya tak dapat diwakili siapapun dalam keuntungan menentukan kebijakan, jelas mantan politisi golkar ini.
jika benar kepala daerah tambah besar untuk caleg serta tidak mundur dari jabatannya, dengan begini dia mengakibatkan hal lebih dibandingkan calon yang bukan asli kepala daerah.
jika dia tak mundur tentu dia mengakibatkan hal lebih dibandingkan dengan calon yang bukan asli kepala daerah. tersebut tidak adil, tegas akil.