Komisi X DPR kecewa dengan kinerja Kemendikbud

komisi x dewan perwakilan rakyat tidak terima melalui kinerja kementerian pendidikan dan kebudayaan setelah menyaksikan permasalahan dalam pelaksanaan ujian nasional hampir dalam seluruh provinsi.

fakta berbicara lain, oleh karenanya kami berbagai pada komisi x amat kecewa dengan un yang kacau ini. padahal semua kali melaporkan ujarnya persiapannya sudah matang, namun dan terjadi sampai hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan selama ruang pola kantor gubernur sulsel dalam makassar, senin.

ia menyampaikan permasalahan un dalam 2013 tidak bisa terulang dulu di tahun-tahun kedepan.

pihaknya harapkan kepada kemendikbud agar mampu menjelaskan permasalahan tersebut agar mereka tak mengulangnya pada tahun kedepan.

Informasi Lainnya:

komisi tersebut telah melayangkan surat panggilan terhadap mendikbud muhammad nuh untuk memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban pada dpr terkait dengan pelaksanaan un 2013.

kita akan minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan makanya un amburadul begini, bagaimana yang terjadi dan bagaimana rencana mereka kepada un 2014, papar syamsul yang disertai beberapa anggota dpr ri di antaranya vena melinda, ulfah hermanto, serta ahmad zainuddin.

ia menyampaikan hingga ketika ini masih ada pihak yang memperdebatkan soal teknis un. perdebatan itu mulai dari pencetakan naskah ujian yang tersentralistik sampai materi teknis lainnya.

dpr, katanya, setuju dengan un yang dibuat sebagai patokan pemerataan pendidikan.

akan sementara, mengenai dengan hasil un yang hendak dibuat dijadikan tiket supaya masuk ke perguruan tinggi, dia menyampaikan perlunya kemendikbud mempunyai perhatian yang lain, tanpa menyaksikan hasil un.

hasil un tersebut tak memperlihatkan kualitas siswa dan sebenarnya serta ini yang merupakan tantangan kita bersama. mesti banyak ukuran lain disamping daripada hasil un tersebut, ujarnya.

ketua dewan pendidikan sulsel professor halide yang hadir selama dialog itu menyatakan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi pada berbagai provinsi.

ia mengatakan pesan dengan komisi x dpr tersebut untuk diutarakan kepada kemendikbud mengenai kekecewaan pada pelaksanaan un.

ia mengaku dari awal tidak sudah setuju manakala pencetakan un mesti dipusatkan di jakarta.

alasan penolakan tersebut, katnaya, karena letak geografis, terutama pada indonesia pihak timur yang lumayan besar untuk distribusi soal ujian.

ia menunjukan un yang dilaksanakan serentak dengan mencetak naskah un yang tersentralisasi di jakarta, akan berpengaruh pada distribusi.

dari januari kemarin aku suda beritahukan ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, aku bilang tinjau ulang, namun sebab tak didengar dengan begini beginilah hasilnya, katanya.

ia menjelaskan kondisi geografis selama indonesia bagian timur, diantara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan dan masih kurang menarik makanya distribusi soal ujian memerlukan masa yang berlalu.

dia menungkapkan tuntutan supaya badan standar nasional pendidikan (bsnp) serta badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian pendidikan juga kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.

ia menyatakan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.

bsnp juga litbang kemendikbud, disamping pak menteri yang paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama serta disepakati bersama, sehingga seluruh harus bertanggungjawab, katanya.

halide serta mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak mengerjakan kontrak dengan percetakan tenntang agenda un.

seharusnya, ujarnya, kemendikbud memberikan kontrak yang gamblang, termasuk kapan soal dicetak juga masa didistribusikan ke daerah.

selain tersebut, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya dilakukan dengan guru, akan ternyata petugas pihak tata usaha juga terpaksa berkurang tangan.

oleh karena tersebut, dia harapkan terhadap komisi x dpr agar mampu mengatakan hal tersebut pada mendikbud untuk kementerian tersebut menerima saran-sarannya untuk bahan evaluasi supaya tidak terjadi kekacauan un, seperti saat ini.