anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan dan terjadi pada palopo sulawesi tengah merupakan salah Satu dampak dibandingkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan tersebut dapat maka karena ketidakpuasan dibandingkan calon kepala daerah dan sudah mengeluarkan biaya tinggi, namun lalu kalah, tutur miryam s haryani dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan itu mampu juga dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat yang disangsikan independensinya.
sikap kpud dan disangsikan independensinya, menurut dia, mampu persepsi publik kiranya kpud berpihak terhadap salah Salah satu pasangan calon kepala daerah.
parpol juga harus menggarap pendidikan politik kepada masyarakat tapi realitasnya sering tidak dilaksanakan, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing - Melangsingkan Badan
menurut miryam, agar memimalisir aksi anarkis dan kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, perlu dilaksanakan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, agar pilkada kabupaten juga kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta menjadi wacana dalam pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri dibandingkan fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menungkapkan tidak setuju pada wacana yang ingin membayarkan lagi pilkada kabupaten dan kota ke dprd.
menurut dia, manakala terjadi gejolak di pelaksanaan pilkada kabupaten serta kota, persoalannya bukan dalam pemilihnya warga serta dprd, tapi lebih terhadap kesiapan proses penyelenggaraannya.