pemerintah zimbabwe sudah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as agar mengirim pengamat pemilihan publik untuk imbalan atas lobinya terhadap pencabutan sanksi dalam Satu dasawarsa kepada negara afrika selatan tersebut.
menurut catatan media lokal pada sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat kepada wakil presiden dan menteri luar negeri zimbabwe agar mengakui kemampuan teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan publik. tapi ia menyarakan diizinkannya ada pengamat dalam negeri serta internasional.
saya siap membeli dana kepada pemilihan umum nasional yang harmonis di zimbabwe, ketika zimbabwe menjalankan pintunya kepada pengamat non-pemerintah dan independen, kata carson selama pada suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih dulu, kalau zimbabwe bersedia melayani pengamat internasional di masa pemilihan publik mendatang, saya siap mengkaji sanksi terarah kami dan menyarankan tindakan untuk meredakan seluruh sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan akan melaksanakan pemilihan publik diantara juni serta september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang telah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, papar xinhua. ia menyatakan surat itu bekerja memutuskan persyaratan yang bagi rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tak bisa di Satu tahap memuji kemampuan zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional juga selama saat lain menuntut proses tersebut diawasi, papar charamba.
dalam persentasi apa pun, mereka datang daripada belahan bumi lain, yang tidak mempunyai sangkut-paut melalui kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk dalam 2001, ketika kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi juga demokrasi zimbabwe supaya mendukung sederat sanksi yang meliputi larangan pada lembaga keuangan untuk menungkapkan pinjaman juga kredit serta memangkas utang buat zimbabwe. pilihan pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian oleh as.
charamba menyatakan carson sebaiknya tidak berfikir rakyat zimbabwe merupakan pihak bodoh melalui menyarankan ia memiliki wewenang supaya mencabut sanksi.
ia tidak mempunyai kekuasaan agar membersihkan sanksi dan diputuskan dengan sistem parlementer. ia dan adalah orang luar, papar charamba. semua sanksi berada selama luar kekuasaan carson.
zimbabwe serta menghadapi sanksi dari uni eropa, termasuk larangan bepergian juga pembekuan aset bagi pejabat senior pemerintah. tapi uni eropa selama penghujung maret, telah menganggarkan 83 pihak dari daftar sanksinya, setelah referendum undang-undang dasar berjalan adil serta damai dalam zimbabwe pada 16 maret.
namun, 10 pihak --termasuk presiden mugabe, istrinya serta kaum pejabat senior militer-- masih tergolong dalam selama registrasi sanksi uni eropa.